Partisipasi Praktis Politik Bloger

Tahun 2024 sebagai tahun politik, sebagai warga negara yang baik tentu saja harus berpartisipasi dalam Pemilu.

Pemilu menjadi momentum yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia karena akan terjadi pergantian pemimpin secara sah, dan dijadikan sebagai pesta demokrasi.

Pemilu juga diharapkan akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang membawa Indonesia menuju era baru.

Partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan akan menumbuhkan pemberdayaan masyarakat sehingga hal ini memberi ruang yang cukup luas bagi masyarakat untuk melibatkan diri dari mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap hasil dari pembangunan itu sendiri.

Sebenarnya ada banyak hal yang bisa dijadikan sebagai bentuk apresiasi politik meski hanya sekelas masyarakat biasa saja. Nah, memangnya apa saja sih yang bisa dijadikan sebagai bentuk partisipasi politik masyarakat?

Partisipasi politik masyarakat secara konvensional umumnya diwujudkan dalam proses pemberian suara (seperti: pemilihan umum, voting dan lain-lain), diskusi politik, kegiatan kampanye, pembentukan partai politik atau kelompok kepentingan, bergabung dengan Parpol atau kelompok kepentingan serta diwujudkan dalam komunikasi.

Meski semua masyarakat diharuskan ikut berpartisipasi dalam kelangsungan pesta demokrasi setiap lima tahun sekali ini tapi jangan lupa, bahwasanya ada pihak yang harus bersikap netral dalam setiap diadakannya pemilu.

Sebagai salah satu bagian dari aparatur sipil negara alias ASN, pegawai negeri sipil (PNS) wajib menjaga netralitas dalam pemilu. Sesuai dengan Pasal 9 UU ASN Nomor 5 Tahun 2014, PNS wajib menjaga netralitasnya dengan cara terbebas dari pengaruh maupun intervensi semua golongan dan partai politik.

Jadi netralitas ASN itu apa?

Yang dimaksud dengan asas netralitas adalah bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh mana pun dan tidak memihak kepada kepentingan siapa pun.

Setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh mana pun dan tidak memihak kepada kepentingan siapa pun.

Pernyataan ini menegaskan agar seluruh pegawai ASN wajib menjaga netralitas dalam menyikapi situasi politik dan tidak terpengaruh atau memengaruhi pihak lain untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan atau ketidaknetralan

Politik Bloger

Bolehkah Istri ASN berpolitik?

Sebagai seorang istri dari seorang suami yang berstatus PNS saya memang dilarang menggunakan atribut yang mengandung unsur politik serta dilarang menggunakan fasilitas milik negara.

Saat mendampingi kampanye pasangannya, para istri PNS juga dilarang berfoto bersama Paslon dengan berbagai macam atribut.

Nah, sebagai seorang istri dari suami yang berprofesi sebagai guru PNS, selama ini saya memang gak pernah diajak untuk berpartisipasi dalam hal apa pun oleh pihak mana pun terkait pesta demokrasi yang akan berlangsung 14 Februari nanti.

Tapi sebaliknya, sebagai seorang blogger, akhir-akhir ini justru saya kebagian mendapatkan job politik. Lalu apakah saya terima? Lho, kenapa tidak? Rezeki masa ditolak?

Saya bukan blogger kaya, bukan yang memilih ngeblog sebagai ajang gengsi-gengsian aja dimana penghasilan utama dari profesi yang sesungguhnya sekali dapat (seperti dosen, dokter, kontaktor, programmer, manager, atau anggota dewan dll yang gajinya memang wah) lebih besar dari penghasilan ngeblog selama bertahun-tahun.

Saya hanya seorang ibu rumah tangga yang kebetulan juga ingin memajukan pondok ngaji yang kami kelola. Jadi penghasilan ngeblog, besar kecil sangat diharapkan demi operasional kegiatan belajar mengajar.

Ketika mendapatkan job politik juga pakai brief. Jadi sebelum mengerjakan pekerjaannya, bisa dilihat apakah ada potensi kecurangan, atau apakah termasuk kampanye hitam yang menjelekkan salah satu Paslon, misalnya. Atau justru memberikan informasi dan edukasi sehingga bisa memberikan manfaat bagi orang yang mengikuti kita?

Kalau brand gak suka sama bloger yang suka posting politik ya anggap saja belum rezeki. Saya juga gak mau terpenjara dalam menyuarakan kebenaran? Entah kalau manteman…

Mengikuti job salah satu Paslon bukan berarti saya sudah pasti memilihnya saat pemilu nanti. Ingat, suami dan keluarga masuk ke dalam daftar warga yang harus netral.

Kalau pun yang PNS suami saya, sebagai istri, saya masih punya kebebasan dalam menentukan pilihan, pun tidak perlu diperlihatkan juga kali ya? Bukankah azas pemilu itu langsung umum bebas dan rahasia?

Mengikuti sebuah job bermuatan politik sehat, politik edukasi justru bagi saya ini adalah sebuah partisipasi sebagai warga negara yang baik, dimana kita bisa memberikan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan dan mengajak warga negara lain untuk tidak golput.

Politik Bloger

Apa itu golput dalam pemilu?

 Golput istilah ini selalu muncul mendekati hari-hari pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Golput atau golongan putih selalu diidentikkan dengan sikap cuek, apatis, atau tidak mau cawe-cawe dengan kondisi politik; akhirnya tidak memilih untuk berangkat ke TPS untuk mencoblos.

Apa yang terjadi jika kita golput?

Tingginya angka golput menyebabkan rendahnya tingkat kepercayaan dan kredibilitas calon terpilih.

Peran suara pemilih dalam Pelilihan Umum (Pemilu) sangat penting, sebab melalui suara ini nantinya dihasilkan keputusan yang akan mempengaruhi jalannya pemerintahan 5 tahun ke depan.

Sebagai warga negara yang baik, walau tidak terjun di dunia politik praktis, bikin konten tentang ajakan untuk berpartisipasi baik dalam pemilu, dan bikin konten ajakan untuk tidak golput, saya rasa itu sudah menjadi bagian dari partisipasi politik masyarakat secara konvensional pada umumnya. Atau ada lagi bentuk partisipasi lainnya menurut manteman?

Dan saya bangga melakukan itu karena begitulah berpartisipasi dalam berpolitik versi saya sebagai seorang bloger rumah tangga, semampunya, sesuai dengan keadaan…

8 thoughts on “Partisipasi Praktis Politik Bloger”

  1. Setuju banget teh kalau tingginya angka golput sangat berpengaruh pada rendahnya tingkat kepercayaan dan kredibilitas para calon terpilih. Sehingga kita tidak boleh golput wajib gunakan hak suara kita, meskipun kita belum bisa yakin mana calon mana yang mampu membawa perubahan ke arah lebih baik

    Reply
  2. Kalo saya teh mengindari job politik yang tidak sesuai dengan pilihan teh. Karena yang sesuai pilihan saya memang tidak pake buzzer. Kebanyakan pendukung malah yang membayar pake nazar segala. Tapi yang paling penting adalah tidak golput meskipun saya khususnya di Medan sudah melihat sendiri kepala daerah kami gak ada netral-netralnya. Bahkan pegawai ASN dikoordinir untuk memilih salah satu Paslon.

    Reply
  3. Ah ini juga yang diajarkan papa mertua saya. Jadi beliau baru bisa menjadi bagian dari pemilih di 14 februari mendatang. Sebelumnya, Papa mertua saja tidak diizinkan untuk menunjukkan suaranya, karena status beliau. Namun, meski begitu papa mertua tidak menyuruh mama mertua golput justru, disuruh untuk memilih siapapun yang menurut mama mertua layak dijadikan pemimpin waktu itu. Karena hak pilih beliau itu penting untuk menjadikan Indonesia lebih maju.

    Reply
  4. Selama ini saya golput karena malas aja ke TPS, apalagi domisis tempat tinggal sekarang beda dengan di KTP. Memang dulu juga bisa pindah, tapi ribet tidak ada waktu.
    Sekarang juga pindah TPS ternyata gak bisa online, harus offline. Mudah-mudahan gak golput tahun ini. Hehe

    Reply
  5. Sangat disarankan bagi masyarakat, termasuk para blogger dan content creator untuk banyak mengenali calon pemimpin. Supaya memilih yang terbaik menurut masing-masing tanpa harus saling menjatuhkan seperti tahun sebelumnya.

    Lalu, setelah terpilih yang paling baik, walau bukan pilihan sendiri, alangkah baik jika ikut mendoakan semoga yang terpilih diberikan kemampuan mengemban amanah oleh Allah SWT. Itu adalah bentuk kecintaan kita kepada tanah air.

    Reply
  6. Kalo saya sebagai bloger lebih memilih untuk mengedukasi pembaca dalam pemilihan umum nanti. Jd bikin artikel yg umum aja lah.. Bukan sok idealis tp untuk menghindari hal² yg kontroversi di kemudian hari. Cari aman, hehe.

    Reply
  7. Saya menghormati teman-teman blogger dengan segala pilihan partisipasi politiknya karena itu adalah haknya sebagai warga negara. Tapi jika ybs adalah seorang ASN atau pihak yang memang mesti netral memang harusnya taat aturan.

    Reply

Leave a Comment